RingkasanMedia.id – Samarinda, Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Tepian berdampak langsung pada meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya. Kondisi ini semakin membebani kapasitas infrastruktur transportasi yang ada, sekaligus menegaskan urgensi kehadiran sistem angkutan massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur sekaligus dosen Teknik Sipil Universitas Mulawarman, Tiopan HM Gultom, menilai layanan transportasi publik di Samarinda saat ini belum mampu mengikuti dinamika perkembangan kota dan pola aktivitas masyarakat.
“Angkutan massal di Kota Samarinda sudah sangat penting. Sistem kegiatan kota berubah, tapi layanan angkutan umum belum optimal mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya dilansir Kaltimetam.id
Menurut Tiopan, pesatnya ekspansi kawasan permukiman, terutama di wilayah pinggiran kota, belum diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Ia menjelaskan, dalam kajian transportasi makro, keputusan masyarakat menggunakan angkutan umum sangat dipengaruhi oleh jarak tempuh menuju titik layanan. Secara umum, masyarakat hanya bersedia berjalan kaki sekitar 50 hingga 100 meter.
“Jika jaraknya lebih dari itu, masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi,” jelasnya.
Kondisi ini terlihat di sejumlah kawasan permukiman baru, seperti di sepanjang koridor Jalan AW Sjahranie hingga Simpang Air Hitam. Banyak perumahan berada cukup jauh dari jalan utama, bahkan mencapai 200 hingga 500 meter, sehingga sulit dijangkau angkutan umum konvensional.
“Kalau jaraknya terlalu jauh dari jalan utama, masyarakat pasti enggan berjalan kaki. Ini yang menyebabkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi,” tambahnya.
Sebagai solusi, Tiopan menawarkan penerapan sistem transportasi berbasis feeder yang terintegrasi dengan angkutan massal utama. Dalam skema ini, angkutan berukuran kecil menjangkau kawasan permukiman dan menghubungkannya dengan jalur utama yang dilayani bus.
“Konsep feeder ini sangat relevan. Angkutan kecil masuk ke kawasan perumahan, lalu terhubung dengan angkutan massal di jalan utama. Ini solusi realistis untuk kondisi Samarinda,” tegasnya.
Ia juga menilai keterbatasan lebar jalan bukan menjadi penghalang utama. Penggunaan bus berukuran kecil atau layanan mini trans dinilai efektif untuk beroperasi di ruas jalan yang sempit.
“Bus kecil bisa beroperasi di jalan dengan lebar sekitar enam meter. Jadi alasan jalan sempit tidak bisa lagi dijadikan hambatan,” tuturnya.
Selain armada, Tiopan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, seperti trotoar yang layak dan aman. Fasilitas pejalan kaki yang nyaman akan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
“Kalau pedestrian bagus dan aman, masyarakat akan lebih mau berjalan kaki ke halte. Ini harus menjadi bagian dari perencanaan transportasi,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai pengembangan angkutan massal tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap penataan kota dan kehidupan sosial masyarakat. Konektivitas antarwilayah akan meningkat, sekaligus memperkuat interaksi sosial.
“Angkutan umum bukan hanya soal transportasi, tapi juga membangun konektivitas dan interaksi sosial di masyarakat,” tambahnya.
Namun hingga kini, Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum mampu merealisasikan sistem angkutan massal secara optimal. Keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi menjadi salah satu kendala utama.
Akibatnya, rencana pengembangan transportasi publik masih berada pada tahap perencanaan, sementara kebutuhan di lapangan terus meningkat.
Tiopan menegaskan, Samarinda tidak bisa lagi menunda pembenahan transportasi publik. Tanpa langkah konkret, persoalan kemacetan dan ketimpangan akses mobilitas akan semakin sulit diatasi.
“Angkutan umum itu wajib. Kita masih sangat kurang, dan Samarinda harus segera memperbaiki kinerja transportasi publiknya,” pungkasnya. (M.I.A.D)
