RingkasanMedia.id – Samarinda, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, memberikan penegasan mengenai peran krusial pers dalam demokrasi. Ia mengingatkan para insan media untuk senantiasa konsisten menjaga peran mereka sebagai pilar keempat dalam tatanan *trias politica*.
“Pers adalah pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Peran pers sangat vital sebagai penyeimbang, kontrol sosial, dan mitra strategis yang selalu hadir dalam berbagai situasi di negeri ini,” ujar Agus saat menerima kunjungan sejumlah wartawan di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Kamis (16/4/2026).
Sebagai komisi yang membidangi komunikasi dan informasi, Komisi I DPRD Kaltim memandang perlu untuk memahami secara mendalam dinamika yang saat ini dihadapi oleh industri media di daerah. Agus menyatakan bahwa pihaknya berencana membuka ruang dialog formal untuk membedah tantangan tersebut secara komprehensif.
“Kami akan menjadwalkan pertemuan khusus antara Komisi I dengan para tokoh serta perusahaan pers. Melalui dialog ini, kita ingin mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi bersama agar keberlangsungan pers di Kaltim tetap terjaga,” tambah politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim tersebut.
Dalam pertemuan non-formal tersebut, para jurnalis menyampaikan keluhan terkait kondisi perusahaan pers yang kini menghadapi tekanan finansial berat. Hal ini dipicu oleh nihilnya alokasi anggaran belanja media pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi aspirasi tersebut, Agus Suwandy menjelaskan bahwa postur anggaran tahun 2026 memang mengalami kontraksi akibat adanya pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Dampaknya dirasakan di seluruh sektor, termasuk anggaran untuk sektor pertanian dan UMKM.
Kendati demikian, Agus yang juga merupakan pemilik Radio Pas FM ini berkomitmen akan terus menyuarakan pentingnya alokasi anggaran media agar fungsi kontrol sosial tetap berjalan sehat.
“Kami di legislatif terus berupaya maksimal dalam rapat-rapat bersama pihak eksekutif terkait alokasi anggaran ini. Saya berpandangan bahwa anggaran untuk media harus tetap ada guna memastikan ekosistem informasi di Kalimantan Timur tetap hidup dan akuntabel,” tegasnya menutup pembicaraan. (M.I.A.D)
