RingkasanMedia.id – Samarinda, Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026, Polda Kalimantan Timur menyiapkan skema pengamanan menyeluruh guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan tertib sesuai aturan yang berlaku.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim tersebut akan dipusatkan di Kota Samarinda, dengan dua titik utama yakni Gedung DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan lapangan hingga koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pengamanan tidak hanya mengandalkan kekuatan personel, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama sejumlah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Mako Polresta Samarinda pada Jumat (17/4/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta Dewan Masjid.
Dari hasil dialog tersebut, seluruh pihak sepakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di Kalimantan Timur. Kesepakatan ini menjadi bagian dari langkah pencegahan dini guna menghindari potensi konflik selama aksi berlangsung.
Endar menilai, stabilitas daerah selama ini terjaga berkat peran aktif masyarakat. Ia pun berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan.
Ia juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati antara peserta aksi, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya gesekan di lapangan.
Berdasarkan rencana, massa aksi akan mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WITA. Penyampaian aspirasi dijadwalkan dimulai dari Gedung DPRD Kaltim, kemudian dilanjutkan menuju Kantor Gubernur.
Untuk mendukung pengamanan, Polda Kaltim akan menurunkan sekitar 1.700 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran.
Kapolda menegaskan bahwa pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis, serta langkah pre-emtif dan preventif. Tindakan represif disebut hanya akan dilakukan sebagai langkah terakhir apabila ditemukan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, kepolisian juga meminta koordinator lapangan untuk terus menjalin komunikasi dengan petugas guna memastikan jalannya aksi tetap tertib dan lancar.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Polda Kaltim juga mengaktifkan patroli siber guna memantau potensi penyebaran hoaks serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selama aksi berlangsung.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan aksi dapat berjalan damai, aman, dan tetap menghormati kepentingan bersama. (M.I.A.D)
