RingkasanMedia.id – Samarinda, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di Kalimantan Timur (Kaltim) sementara ini harus ditunda pelaksanaannya.
Penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk penyesuaian teknis, terutama dalam menentukan besaran porsi makanan yang tidak dapat disamaratakan di seluruh wilayah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai detail pelaksanaan program ini. Salah satu hal yang perlu disesuaikan adalah besaran porsi makanan yang harus memperhitungkan harga bahan pokok yang lebih tinggi di Kaltim dibandingkan dengan daerah lain.
“Secara prinsip, Kaltim sudah siap melaksanakan program MBG, tetapi kami masih menunggu arahan resmi tentang besaran porsi yang sesuai dengan kondisi lokal,” ujar Irhamsyah pada Selasa (07/01/2025).
Secara nasional, pemerintah menetapkan biaya per porsi program MBG sebesar Rp 10.000, namun simulasi yang dilakukan di Kaltim menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan lebih besar, yakni sekitar Rp 17.000 per porsi. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga bahan pokok di wilayah tersebut.
“Kami harus mempertimbangkan kondisi di lapangan. Harga bahan pokok di Kaltim, terutama di daerah pedalaman, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Bahkan, untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), porsi yang dibutuhkan bisa lebih besar lagi mengingat kebutuhan spesifik mereka,” tambah Irhamsyah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Kaltim tetap berkomitmen untuk melaksanakan program MBG segera setelah mendapatkan petunjuk teknis dari pusat.
“Begitu kami menerima petunjuk mengenai besaran porsi, kami akan segera melaksanakan program ini,” tegasnya.
Selain menunggu petunjuk teknis, Disdikbud Kaltim juga tengah menyusun mekanisme penyediaan makanan agar program ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai pemasok makanan.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM akan menjadi salah satu fokus utama kami,” ujar Irhamsyah.
Dengan melibatkan UMKM lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang usaha baru di sektor kuliner, sekaligus memastikan kualitas bahan makanan yang digunakan dalam program MBG tetap segar dan berkualitas.
Penundaan pelaksanaan program MBG di Kaltim tidak mengurangi semangat pemerintah provinsi untuk segera merealisasikannya. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi siswa, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kami sangat memahami betapa pentingnya program ini bagi siswa di Kaltim. Karena itu, kami akan terus berupaya menyelesaikan semua persiapan teknis agar manfaat program ini dapat segera dirasakan oleh para siswa,” tutup Irhamsyah.
