RingkasanMedia.id – Jakarta, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia menjadi sorotan di tengah meningkatnya luas area terbakar sepanjang 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan karhutla, termasuk kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, menilai meluasnya karhutla di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Kalimantan hingga Papua, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga perlu disertai evaluasi terhadap upaya pencegahan, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum.
“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai negara baru bergerak setelah api meluas, masyarakat terpapar asap, dan kerugian semakin besar,” ujar Uray.
AMSINDO meminta Presiden mengevaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla. Organisasi tersebut secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto. AMSINDO juga menyatakan pencopotan jabatan perlu dipertimbangkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab.
“Presiden harus berani mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla ini. Kami mendesak agar kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dievaluasi secara serius. Jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” kata Uray.
AMSINDO memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut yang dinilai memadai, organisasi itu menyatakan akan mempertimbangkan seruan boikot terhadap program-program pemerintah sebagai bentuk tekanan.
“Kami memberikan waktu 7 x 24 jam agar pemerintah menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau rapat koordinasi. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, kami akan mempertimbangkan langkah boikot sebagaimana yang telah kami sampaikan. Ini adalah bentuk tekanan agar keselamatan masyarakat dan penanganan karhutla benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Luas Area Terbakar Capai Ratusan Ribu Hektare
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat luas areal karhutla di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Angka tersebut meningkat 69 persen atau sekitar 82.791 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, platform MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026. Sekitar 27 persen dari total area tersebut dilaporkan berada di Papua. Jika dihitung berdasarkan persentase itu, luasnya diperkirakan sekitar 172 ribu hektare. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan dari persentase yang dipublikasikan, bukan angka terpisah yang secara langsung dilaporkan untuk Papua.
Data dari kedua sumber tersebut tidak dapat langsung dibandingkan sebagai tren kenaikan atau penurunan karena periode dan metodologi pemantauannya berbeda. Karena itu, angka luas terbakar perlu selalu disertai keterangan sumber dan periode pengukuran.
Karhutla Terjadi di Papua
Di Papua Tengah, BNPB melaporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nabire pada September 2026. Kebakaran terjadi di enam kampung yang tersebar di Distrik Nabire dan Nabire Barat, dengan total luas lahan terdampak mencapai 172 hektare. Petugas gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, TNI, dan Polri dikerahkan untuk melakukan pemadaman.
Sementara itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, BNPB mengerahkan helikopter untuk mendukung pemadaman kebakaran yang terpantau sejak Agustus 2026. Operasi penyiraman air dari udara dilakukan untuk membantu mengendalikan api di kawasan hutan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk kesiapan personel, sarana pemadaman, pemantauan titik panas, dan akses menuju lokasi kebakaran.
Titik Panas di Sumatra Jadi Perhatian
Di Sumatra, titik panas juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk memantau potensi kebakaran. Namun, jumlah titik panas tidak sama dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan terbakar. Deteksi satelit tetap memerlukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menekankan pentingnya penguatan pemantauan titik panas, kesiapsiagaan, pemeriksaan lapangan, serta koordinasi lintas pihak dalam mengendalikan karhutla. Upaya tersebut diperlukan untuk menekan risiko kebakaran meluas, terutama saat kondisi cuaca mendukung munculnya titik api.
Dampak Karhutla Tidak Hanya pada Lingkungan
Dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan hutan dan lahan. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sedangkan kebakaran juga berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi, transportasi, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Kajian CELIOS bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, bergantung pada skenario perhitungan. Angka tersebut merupakan estimasi berbasis pemodelan, bukan nilai kerugian aktual yang telah diaudit.
Besarnya estimasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta pemulihan ekosistem dalam jangka panjang.
AMSINDO Minta Langkah Konkret
AMSINDO menilai pemerintah perlu memperkuat pencegahan kebakaran, meningkatkan koordinasi antarlembaga, membuka data penanganan secara transparan, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto menjadi bagian dari tuntutan organisasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. AMSINDO berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan efektivitas kebijakan, pelaksanaan tugas, dan hasil penanganan di lapangan.
Penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab masing-masing pihak perlu didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, publik menantikan langkah nyata pemerintah untuk mempercepat pemadaman, melindungi masyarakat dari paparan asap, dan mencegah kebakaran berulang. Sementara itu, tuntutan AMSINDO menjadi bagian dari desakan publik agar penanganan karhutla dilakukan secara transparan, terukur, dan berkelanjutan. (M.I.A.D)
