RingkasanMedia.id – Samarinda, Menjelang rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026, aparat kepolisian mulai mempersiapkan langkah pengamanan secara maksimal. Aksi yang diperkirakan melibatkan ribuan massa tersebut akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor DPRD Kaltim.
Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, memastikan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap rencana aksi yang digagas oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
“Kami sudah memonitor kegiatan tersebut. Aksi akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kantor DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kaltim,” ujarnya, dilansir Berau Terkini.
Hendri menyebutkan, jumlah massa yang diperkirakan mencapai sekitar 4 ribu orang masih bersifat dinamis. Angka tersebut dapat bertambah maupun berkurang seiring waktu pelaksanaan yang masih beberapa hari ke depan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polresta Samarinda telah menyiapkan personel pengamanan. Jika jumlah massa membludak, dukungan tambahan dari Polda Kalimantan Timur, termasuk satuan Dalmas dan Brimob, akan diterjunkan.
“Kami akan menyesuaikan dengan jumlah massa. Jika cukup besar, kami akan meminta bantuan dari Polda Kaltim, termasuk Dalmas dan Brimob,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
“Kami akan memastikan kegiatan berjalan aman, tenteram, dan sesuai aturan,” tambahnya.
Kapolresta juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Samarinda, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menyampaikan aspirasi secara bijak.
“Kita semua memiliki intelektual yang baik. Sampaikan pendapat dengan cara yang benar dan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, aksi 21 April disebut sebagai puncak dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengklaim telah mengonsolidasi ribuan massa untuk turun ke jalan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.075 orang telah mendaftar untuk mengikuti aksi tersebut.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan aspirasi murni masyarakat.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa akan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Beberapa isu yang turut disorot antara lain pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar, hingga kebijakan pemangkasan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi berdampak pada masyarakat kurang mampu.
Dengan potensi massa yang besar dan isu yang sensitif, aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika sosial dan politik di Kalimantan Timur. (M.I.A.D)
