RingkasanMedia.id – Samarinda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyoroti polemik pengadaan mobil dinas mewah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Rudy Mas’ud. Meski kendaraan tersebut telah dikembalikan, isu ini dinilai tetap relevan sebagai pengingat pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menerima sejumlah jurnalis senior dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, serta tanggung jawab pejabat publik dalam menggunakan anggaran negara maupun daerah.
“Jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya tidak efisien. Kita buka-bukaan. Ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp8 miliar,” ujarnya.
Ia juga membandingkan dengan kendaraan dinas yang digunakannya sebagai Presiden. Menurutnya, mobil yang ia gunakan merupakan produksi dalam negeri dengan harga yang jauh lebih rendah, namun tetap dilengkapi fasilitas keamanan tinggi.
“Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil buatan Indonesia. Harganya sekitar Rp700 juta sampai Rp1 miliar, termasuk pengamanan seperti anti peluru. Tidak sampai Rp8 miliar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa setiap pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat. Ia menilai penggunaan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan prioritas rakyat.
“Ini soal kesadaran dan rasa tanggung jawab. Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat agar seluruh kepala daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan belanja barang bernilai besar.
Adapun kendaraan yang menjadi sorotan adalah mobil SUV mewah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli sebagai mobil dinas gubernur, namun kemudian dikembalikan kepada pihak penyedia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa proses pengembalian telah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Proses pengembalian mobil dinas Pemprov Kaltim telah diserahkan kembali kepada penyedia,” ujarnya.
Penyerahan kendaraan dilakukan di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, kepada Direktur CV Afisera, Subhan, sebagai perwakilan penyedia.
Secara administratif, total nilai pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp8.499.936.000, yang terdiri dari harga unit kendaraan sebesar Rp7.542.736.000 dan pajak sebesar Rp957.200.000 yang telah disetorkan ke kas negara.
Faisal menambahkan, dana pokok sebesar Rp7.542.736.000 telah dikembalikan ke kas daerah pada 10 Maret 2026 dan dibuktikan melalui Surat Tanda Setoran (STS) melalui Bank Kaltimtara.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengurus proses restitusi pajak atas transaksi tersebut. Koordinasi telah dilakukan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan KPP Samarinda untuk pengajuan restitusi pajak, dan pada prinsipnya disetujui,” pungkasnya. (M.I.A.D)
