RingkasanMedia.id – Samarinda, Gelombang aksi besar mengguncang kawasan Karang Paci, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memadati dan mengepung pintu masuk Gedung DPRD Kalimantan Timur sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi kedaerahan, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok difabel. Dengan satu suara, mereka menyuarakan tuntutan keadilan serta perubahan kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Demonstrasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, menciptakan suasana penuh semangat dan solidaritas. Setelah itu, massa secara bergantian menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah provinsi.
Sejumlah tuntutan mencuat, terutama terkait kebijakan anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat. Massa menyoroti pengadaan mobil dinas mewah serta rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar, yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran.
Situasi sempat memanas ketika massa mendapati gerbang DPRD Kaltim tertutup rapat. Dalam dinamika aksi, terlihat beberapa peserta merobek baliho ucapan Hari Kartini yang berada di sekitar lokasi, disambut sorak semangat dari peserta lainnya.
Koordinator aksi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan sebagai isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena ini menjadi akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, pimpinan DPRD Kalimantan Timur akhirnya turun langsung menemui massa. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III, serta sejumlah anggota dewan lainnya, berdialog dengan perwakilan demonstran di depan gedung DPRD.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting berupa penandatanganan pakta integritas antara pihak DPRD dan perwakilan aliansi, yang juga disaksikan oleh tujuh ketua fraksi.
“Ini sepakat dan kita setujui bersama. Kami, pimpinan DPRD beserta seluruh ketua fraksi, akan menandatangani pakta integritas ini,” ujar Ekti dari atas mobil komando di hadapan ratusan massa.
Penandatanganan pakta integritas ini menjadi titik penting dalam aksi tersebut, sekaligus harapan baru bagi masyarakat agar tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh para pemangku kebijakan. (M.I.A.D)
