RingkasanMedia.id – Jakarta, Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, akhirnya menanggapi polemik yang mencuat terkait usulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2025. Menurutnya, tak ada yang salah dengan usulan tersebut dan wajar jika mantan kepala negara mendapat bentuk penghormatan dari bangsa.
“Menurut kami, tidak ada yang keliru. Sudah sepantasnya para mantan presiden diberikan penghormatan atas jasa-jasanya terhadap negara,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4).
Ia juga menekankan pentingnya melihat kiprah Soeharto secara utuh. Bukan hanya dari sisi kontroversialnya, tetapi juga pencapaian selama masa pemerintahannya.
“Setiap presiden punya dinamika dan kontribusi masing-masing. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi—semuanya memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa,” tambahnya.
Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama lebih dari tiga dekade, sejak 1967 hingga 1998. Ia dikenal sebagai tokoh utama di balik Orde Baru, sebuah era pemerintahan yang ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga diwarnai pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang meluas. Sosoknya hingga kini masih menimbulkan perdebatan, antara sebagai tokoh pembangunan atau simbol otoritarianisme.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji usulan tersebut. Menurutnya, semua aspirasi masyarakat akan dipertimbangkan, termasuk kritik maupun dukungan yang masuk.
“Kami ikuti semua prosesnya, baik secara administratif maupun normatif. Jika ada masukan atau kritik dari masyarakat, tentu akan kami dengarkan dan pertimbangkan,” kata Gus Ipul usai menghadiri acara Halal Bihalal PKB di kawasan Widya Chandra, Minggu (20/4) malam.
