RingkasanMedia.id – Jakarta, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan Gibran disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI, yakni Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan Gibran bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani membacakan pokok isi surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri, tanpa menyebutkan alasan secara spesifik.
Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Usai menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas tindak lanjut permohonan tersebut. Hasil rapat menyepakati penyelenggaraan Rapat Gabungan (Ragab) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Ahmad Muzani menjelaskan, Rapat Gabungan yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD tersebut akan membahas empat agenda utama.
Pertama, menetapkan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.
Ahmad Muzani menyampaikan, dengan adanya pengunduran diri Gibran, jabatan Wakil Presiden RI dinyatakan mengalami kekosongan sejak Kamis (12/11/2026). Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” tegasnya.
Dalam suratnya, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR RI sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Gibran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan selama dirinya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, Ahmad Muzani menambahkan, setelah MPR menerbitkan surat permintaan kepada Presiden, Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Menurutnya, Gibran tidak banyak menyampaikan keterangan dalam pertemuan tersebut. Kedatangannya semata-mata untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti oleh MPR RI. (M.I.A.D)
