RingkasanMedia.id – Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan program diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlaku pada bulan Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keterlambatan proses penganggaran menjadi alasan utama pembatalan ini.
Keputusan tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat para menteri bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
“Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Maka, dengan target pelaksanaan pada Juni dan Juli, kami memutuskan program ini tidak dapat dijalankan,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai alternatif, pemerintah akan mengalihkan skema bantuan tersebut ke subsidi upah (BSU) yang diperuntukkan bagi pekerja dan guru honorer. Tak hanya itu, nominal bantuannya pun ditingkatkan dari sebelumnya Rp150.000 menjadi Rp300.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk dua bulan ke depan.
“Diskon tarif listrik digantikan dengan bantuan subsidi upah,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semula ada tantangan dalam menentukan target penerima BSU akibat ketidaksesuaian data. Namun kini, data dari BPJS Ketenagakerjaan telah diperbarui dan dinilai siap untuk digunakan secara tepat sasaran.
“Data BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah bersih, dan hanya mencakup pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Dengan kesiapan data tersebut, kami memutuskan untuk mengalokasikan anggaran ke BSU yang lebih cepat dieksekusi,” tambahnya.
Program BSU ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mencakup pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, subsidi gaji juga akan diberikan kepada 565.000 guru honorer, yang terdiri dari 288.000 guru di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Dengan peralihan kebijakan ini, pemerintah berharap bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus meringankan beban ekonomi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (M.I.A.D)
