RingkasanMedia.id – Samarinda, Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Kamis (21/5/2026), berlangsung aman dan kondusif hingga massa membubarkan diri pada sore hari. Sebanyak 1.290 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, hingga instansi terkait diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi yang dipusatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan pengamanan dilakukan secara maksimal guna memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan tertib tanpa memicu gangguan keamanan maupun bentrokan di lapangan.
Menurutnya, aksi massa mulai berlangsung sejak pagi hari dengan titik pertama di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, kawasan Samarinda Seberang.
“Setelah mulai dari tadi sekitar jam 10, kita melakukan pelayanan aksi unjuk rasa dari teman-teman Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Hendri menjelaskan, massa aksi terlebih dahulu mendatangi Kantor Kejati Kaltim untuk menyerahkan sejumlah data dan dokumen yang mereka minta agar ditindaklanjuti pihak kejaksaan.
“Tadi ada dua objek yang mereka datangi yaitu di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menyerahkan beberapa data-data terkait yang perlu ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di Kejaksaan Tinggi Kaltim,” katanya.
Usai dari Kejaksaan Tinggi, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur di kawasan Samarinda Ulu dengan jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 200 hingga 250 orang.
“Setelah dari kejaksaan, mereka langsung bergeser ke kantor gubernur dengan massa yang berjumlah sekitar 200 sampai 250 orang,” ucapnya.
Setelah melaksanakan istirahat dan salat, aksi kembali dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 13.30 Wita. Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi melalui orasi.
Meski berlangsung hingga sore hari, situasi selama demonstrasi tetap berjalan kondusif di bawah pengamanan aparat gabungan.
“Alhamdulillah mulai dari sekitar jam 13.30 aksi di kantor gubernur mulai berlangsung. Kemudian jam 17.30 tadi massa juga sudah mulai membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing tanpa ada terjadi permasalahan yang berarti,” kata Hendri.
Ia memastikan selama aksi berlangsung tidak terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi maupun gangguan keamanan lainnya.
“Mulai dari adanya korban jiwa, adanya bentrok ataupun situasi yang tidak kondusif antara massa pengunjuk rasa dengan personel pengamanan, Alhamdulillah semuanya bisa dihindari,” tuturnya.
Dalam pengamanan tersebut, ratusan personel ditempatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, sementara sebagian besar lainnya disiagakan di kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
“Personel yang saya libatkan gabungan seluruhnya 1.290 orang. Itu ada yang di Kejaksaan Tinggi sekitar 160 personel, sisanya di kantor gubernur,” jelas Hendri.
Pengamanan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga relawan. Dari unsur TNI, personel berasal dari Denpom, Yonzipur, dan Kodim 0901 Samarinda. Sementara dari kepolisian, Polresta Samarinda mendapat dukungan Dalmas Polda Kaltim dan Brimob Batalyon B sebanyak 240 personel.
Selain itu, Satpol PP melakukan pengamanan internal di kawasan objek vital pemerintahan, sedangkan Dishub bertugas mengatur arus lalu lintas selama aksi berlangsung. Petugas Damkar dan Dinas Kesehatan juga turut disiagakan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
“Mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Damkar dan berbagai elemen lainnya semuanya kita libatkan,” katanya.
Di tengah jalannya aksi, sekitar 30 perwakilan massa juga diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan massa aksi untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.
“Tadi sekitar jam 17.00 Bapak Gubernur serta Wagub dan beberapa OPD terkait menerima perwakilan massa aksi sekitar 30 orang di Ruang Ruhui Rahayu,” ungkap Hendri.
Ia berharap dialog tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi demi perbaikan ke depan.
“Khususnya kita berharap dengan ditampungnya aspirasi dari masyarakat ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan kita harapkan proses ke depan bisa lebih baik dan semakin kondusif,” pungkasnya. (M.I.A.D)
