RingkasanMedia.id – Samarinda, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
Agus menegaskan, kritik tersebut tidak dilandasi kebencian, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dalam satu koalisi yang sebelumnya bersama-sama mengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024.
“Ini bentuk rasa sayang. Kami ingin pemerintahan berjalan lebih baik dan suasana tetap kondusif,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam di Samarinda.
Otokritik ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam aksi demonstrasi pada 21 April 2026. Menurut Agus, ada tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, menghentikan praktik atau persepsi nepotisme yang dinilai menjadi sorotan publik. Isu dinasti politik disebut kerap memicu kekecewaan masyarakat dan menciptakan ketegangan sosial.
Kedua, perlunya evaluasi kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Agus menyinggung polemik belanja mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp25 miliar yang menuai kritik luas.
Ia menambahkan, DPRD juga telah melakukan penyisiran dan revisi terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan.
Ketiga, terkait komposisi Tim Ahli Gubernur dan distribusi jabatan strategis. Agus menilai pemerintah perlu lebih memberi ruang kepada putra daerah, baik dalam pemerintahan, BUMD, maupun lembaga strategis lainnya.
“Memang itu hak gubernur, tapi harus peka. Hal ini bisa melukai perasaan masyarakat Kaltim,” katanya.
Di sisi lain, Agus juga menanggapi isu yang berkembang terkait wacana pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Isu tersebut dikaitkan dengan upaya meredam tudingan nepotisme, mengingat hubungan keluarga antara Hasanuddin dan Gubernur Rudy Mas’ud.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri urusan internal partai lain.
“Memang ada suara seperti itu, tapi itu bukan ranah kami,” ujarnya.
Sebagai informasi, hubungan keluarga antara gubernur dan Ketua DPRD Kaltim kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah munculnya sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai kontroversial. Meski rencana pengadaan mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, polemik tersebut masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi dan proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. (M.I.A.D)
