RingkasanMedia.id – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025, terkait kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Pada kuartal pertama tahun 2025, Presiden Prabowo menegaskan beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mendorong ekonomi, antara lain: kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025, serta pemberian stimulus ekonomi selama bulan Ramadan, termasuk diskon harga tiket pesawat, tarif tol, program diskon belanja, pariwisata mudik Lebaran, dan kestabilan harga pangan.
Selain kebijakan jangka pendek, Presiden juga menyampaikan berbagai langkah strategis lainnya. Ini termasuk penyediaan paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta peningkatan produksi pertanian, terutama panen padi. Presiden Prabowo juga menyoroti lonjakan signifikan dalam produksi beras.
“Paket stimulus ekonomi ini mencakup diskon tarif listrik, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor, serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hibrida. Tak hanya itu, ada juga subsidi pajak DTP untuk sepeda motor listrik, insentif PPh DTP bagi sektor padat karya, serta optimalisasi program Makan Bergizi Gratis dan penyaluran KUR,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan pentingnya transformasi ekonomi melalui kebijakan yang meningkatkan daya saing negara. Di antaranya adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih terarah melalui Danantara, sebuah dana investasi nasional yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Danantara, yang akan dinamakan Daya Anagata Nusantara, bertujuan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi nasional yang dikelola oleh BUMN.
“Kita akan meluncurkan Danantara, yang akan mengonsolidasikan seluruh potensi ekonomi yang ada melalui BUMN. Danantara akan menjadi kekuatan besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya yang sedang dipersiapkan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan kawasan industri, penyediaan kredit investasi untuk industri padat karya, serta kebijakan terkait DHE SDA. Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk bank emas untuk mengelola cadangan emas nasional secara lebih optimal.
“Indonesia belum memiliki bank khusus untuk emas, padahal banyak emas hasil tambang kita yang mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, kita ingin membentuk bank emas di Indonesia. Insya Allah, bank emas ini akan diresmikan pada 26 Februari mendatang,” ungkapnya.
Dalam konteks global, Presiden Prabowo juga menegaskan upaya Indonesia untuk mempercepat proses keanggotaan di BRICS, menyelesaikan berbagai perjanjian kerja sama ekonomi, seperti Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan penurunan tarif barang dari kedua pihak. Selain itu, kita terus mempercepat proses pendaftaran Indonesia ke OECD dan menyelesaikan kerja sama dengan Uni Eropa dalam CEPA,” pungkas Presiden.
