RingkasanMedia.id – Samarinda, Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kalimantan Timur kian menguat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan akan menggelar aksi besar pada 21 April 2026 dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen.
Rencana aksi tersebut disampaikan Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, dalam konferensi pers di sekretariat aliansi di Jalan S. Parman, Samarinda, Sabtu (11/4/2026).
Dilansir Kronikal.org, Erly mengungkapkan bahwa konsolidasi gerakan telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir melalui pembentukan sejumlah posko perjuangan. Hingga saat ini, dua posko utama telah berdiri, masing-masing di kawasan Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana.
“Pembentukan posko ini bagian dari upaya menggalang kekuatan dan menyatukan gerakan masyarakat menjelang aksi 21 April,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan di daerah.
“Kami melihat adanya kecenderungan praktik nepotisme. Padahal kekuasaan itu seharusnya milik masyarakat, bukan kelompok atau keluarga tertentu,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dianggap tidak selaras dengan arahan pemerintah pusat, khususnya terkait efisiensi anggaran. Sejumlah kebijakan disebut memicu polemik dan menjadi perhatian publik.
Dalam rencana aksi nanti, massa akan bergerak menuju dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur. Aliansi berharap DPRD dapat memberikan respons resmi terhadap tuntutan yang diajukan.
“Kami akan menyampaikan aspirasi di DPRD dan kantor gubernur. Harapannya ada sikap kelembagaan yang jelas dari DPRD,” katanya.
Tak hanya melalui aksi di lapangan, aliansi juga menyiapkan langkah formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden. Mereka meminta agar lembaga penegak hukum, seperti KPK dan kejaksaan, turut menindaklanjuti berbagai dugaan yang disampaikan.
Erly menyebut, hingga saat ini sedikitnya 44 organisasi telah bergabung dalam aliansi tersebut. Jumlah massa yang akan turun diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang dan masih berpotensi bertambah.
Menanggapi isu yang mengaitkan gerakan ini dengan dinamika politik pasca-Pilkada 2024, Erly membantah tegas. Ia menegaskan aksi ini murni lahir dari aspirasi masyarakat.
“Ini bukan soal politik atau hasil Pilkada. Ini murni karena keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkapkan, sebagian peserta aksi berasal dari kelompok yang sebelumnya mendukung pemerintah, namun kini merasa kecewa.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, aksi 21 April diprediksi menjadi momentum penting dalam menyuarakan tuntutan publik di Kalimantan Timur.
“Ini suara masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar dan merespons secara serius,” pungkasnya. (M.I.A.D)
