RingkasanMedia.id – Samarinda, Suara klakson dan pekikan tuntutan menggema di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (20/5/2025). Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) turun ke jalan, membawa satu pesan tegas: “Tarif tak adil, kami dirugikan!”
Mengenakan jaket khas aplikator dan membawa spanduk berisi protes, para pengemudi memadati kawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan terhadap skema tarif layanan transportasi daring yang dinilai semakin menekan mitra pengemudi.
Menurut AMKB, tarif saat ini tidak mencerminkan keadilan dan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. “Kami hanya mendapat Rp9 ribu sekali antar, sementara aplikator meraup untung lebih besar. Belum lagi potongan dan promosi yang dibebankan ke kami,” ujar Ivan Jaya, juru bicara aksi, dalam orasinya.
Ivan menambahkan, tak ada satu pun regulasi yang secara jelas melindungi profesi pengemudi daring, meski sudah eksis lebih dari satu dekade. “Kami ini tulang punggung ekonomi digital. Tapi perlakuan terhadap kami tak ubahnya seperti angka di sistem. Tidak adil,” ucapnya tegas.
Lebih lanjut, AMKB menyampaikan empat tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat:
- Kenaikan tarif dasar layanan ojek roda dua
- Penyesuaian tarif taksi online roda empat
- Penetapan tarif minimum untuk layanan pesan-antar makanan dan barang
- Pembentukan undang-undang khusus yang mengatur transportasi daring
Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar promosi pelanggan yang dibebankan kepada pengemudi dihentikan, dan meminta pemerintah memanggil perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim untuk berdialog.
Meski sempat menimbulkan kemacetan, aksi berjalan tertib. Yang mengejutkan, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, secara langsung keluar dari kantor gubernur dan berdiri di tengah massa aksi. Ia mendengarkan langsung keluhan pengemudi, menyampaikan dukungan, dan mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat resmi ke Menteri Perhubungan.
“Kami tidak tinggal diam. Suratnya sudah kami susun dan akan kami antar sendiri ke pusat,” ujar Seno disambut tepuk tangan para pengemudi. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berada di pihak rakyat dan akan memperjuangkan keadilan tarif bagi seluruh mitra pengemudi.
Aksi ini pun ditutup dengan damai. Para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan harapan besar: suara mereka tak hanya menggema di Samarinda, tapi sampai ke telinga para pengambil kebijakan di Jakarta. (M.I.A.D)
